Demo di KPK, Forkim Kota Bekasi Desak KPK Segera Periksa Ketua DPRD dan Bupati Bekasi

JAKARTA - Puluhan mahasiswa bekasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM) mengadakan demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 01/09/2023.

Aksi Forkim ini meminta KPK untuk memeriksa dan menetapkan tersangka Ketua DPRD BN holik Qodratullah, Bupati Bekasi Dani Ramdan serta Kepala dispermiktan Nurchaidir dalam kasus dugaan Plotingan Proyek 2023 untuk Memuluskan Paripurna LKPJ 2022 lingkungan Pemerintah daerah (Pemda) Bekasi.

Baca juga: Diduga Cacat Formil, Amunisi Desak Menteri Cabut SK Pengesahan Akta Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Palembang

Desakan itu disampaikan oleh Forum komunikasi Intelektual muda (Forkim) Bekasi saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat dinihari serta membawa beberapa Bukti Baru berupa foto serta surat pengaduan yang di serahkan kepada KPK RI. 

Ketua umum Mulyadi ketua (Forum komunikasi Intelektual muda Kami masih menindaklanjuti dan mengawal tuntas dugaan Korupsi di tubuh kabupaten Bekasi dan Kasus tersebut bermula dalam Pelaksanaan Paripurna LKPJ 2022 pengesahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang di hadiri sekitar 29 Anggota DPRD.

Baca juga: Massa Aksi Minta KPK Segera Periksa Kepala BKAD dan Copot Dari Jabatannya

Kata, Mulyadi dalam keterangan pers rilis nya menjelaskan adanya kongkalikong keterlibatan ketua DPRD kabupaten bekasi BN holik Qodratullah dan Bupati Bekasi Dan Ramdan bersama-sama Memuluskan Paripurna Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2022 ini, terdapat kurang lebih Rp96 Milyar untuk dibagikan melalui proyek APBD 2023.

Sungguh miris melihat kelakuan angota pejabat kabupaten Bekasi, menjalankan aksi muslihatnya hanya demi kepentingan proyek itu. Dugaan plotingan proyek untuk angota DPRD ini sebagai jalan, apalagi  proyek yang di bagikan ini sudah di atur dan di tempatkan di beberapa dinas salah satunya di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (dispermiktan).

Baca juga: Ketua DPRD Pangandaran Bantu Siswa Tak Mampu Beli Seragam Karena Uang Tabungan Mandek

Semoga kedepannya para penegak hukum melalui KPK memberikan efek jera kepada orang orang ingin melakukan Bancakan uang rakyat, " ujarnya.

Massa aksi yang membawa atribut seperti bendera organisasi, hingga berbagai tulisan dan  tuntutan ini masih bertahan di depan Gedung Merah Putih KPK dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian.(Resky p)

Baca juga: *APP-Sultra Menilai Kejaksaan Tinggi Sultra Lambat dalam Menangani Kasus PT Cinta Jaya*